TeknoFlas Portal Berita dan Informasi Terkini
Teknoflas.com – Panasonic dan Toshiba tutup pabrik di Indonesia sebagai bentuk balas dendam pemerintah Jepang? Benarkah demikian? Gosip ini menyebar luas di sejumlah media massa dan forum, sehingga memaksa pemerintah Indonesia via Sekretaris Kabinet Pramono Anung akhirnya buka mulut.
Seperti diketahui, tersebar gosip atas dugaan penyebab Panasonic dan Toshiba tutup pabrik di Indonesia. Lantaran tidak terpilih sebagai mitra pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, akhirnya pemerintah Jepang ‘ngambek’ lalu menyuruh dua perusahaan elektronik menutup semua pabrik dan angkat kaki dari bumi nusantara. Gosip itu dibantah keras oleh Pramono Anung.
Terpilihnya Cina sebagai mitra pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menyakiti pihak manapun, apalagi Jepang. Penutupan pabrik dua perusahaan elektronik kenamaan dunia itu akibat faktor internal, tak ada sangkut paut dengan pemerintah Indonesia, apalagi proyek kereta cepat seperti yang banyak diperbincangkan via media massa, forum dan media sosial.
“Nggak ada hubungan sama sekali. Semua ini murni masalah dari perusahaan itu sendiri,” ungkap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari laman Kompas, Kamis (4/2/2016).
Pramono menjelaskan, hubungan persahabatan Indonesia – Jepang masih terjalin baik dan tak terpengaruh dengan terpilihnya Cina sebagai mitra pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun gagal meraih kesepakatan, pemerintah justru menjalin kerja sama dengan Jepang dalam pengerjaan proyek perhubungan dan energi yang memiliki nilai setara dengan proyek kereta cepat.
“Tak ada hubungan merenggang. Hubungan Indonesia – Cina dan Indonesia – Jepang masih berjalan baik dan tidak ada sedikitpun perpecahan. Semua keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait pembangunan proyek kereta cepat dilaksanakan secara terbuka, terang-terangan,” ungkapnya.
Pramono kemudian mengungkap nasib karyawan usai Panasonic dan Toshiba tutup pabrik di Indonesia. Panasonic bakal merelokasi para karyawan, sementara yang menolak relokasi bakal menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebelum menutup wawancara dengan awak media, Pramono sekali lagi menyebut penutupan dua perusahaan elektronik Jepang itu tak terkait proyek kereta cepat.
