Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengaku adanya ketidakkompakan dalam tubuh Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama di kalangan para menteri. Bahkan ada seorang menteri yang berani hina sang presiden.
“Ada yang suka meremehkan Bapak Presiden dari belakang. Dia tak tahu berterima kasih sudah dikasi jabatan sebagai pembantu kerja Presiden,” ungkap Tjahjo yang ditemui di Jakarta, Minggu (28/06/2015) malam.
Tjahjo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama-nama menteri yang justru berlawanan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akan tetapi Tjahjo enggan membeberkan daftar nama tersebut, apalagi nama menteri yang berani hina Presiden Jokowi.
Tjahjo kembali mengingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk fokus pada program pemerintah sesuai bidang dan kemampuan masing-masing, tak perlu lagi terikat pada partai dan golongan profesional.
“Para menteri tak boleh lagi terikat dengan partainya. Mereka itukan pembantu Presiden yang dipilih sesuai bidang dan keahlian masing-masing,” ucapnya.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberi instruksi kepada semua jajaran menteri di kabinetnya untuk fokus pada pekerjaan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, Tjahjo meminta kepada para menteri agar tidak mengeluarkan pernyataan berlawanan dengan kebijakan yang disampaikan Presiden kepada media.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan perintah lisan kepada para menteri agar fokus bekerja. Saya ingin mengajak para menteri di Kabinet Kerja agar tidak mengeluarkan pernyataan berlawanan dengan pernyataan yang disampaikan Presiden,” tambahnya.
Apabila ada perbedaan pendapat atau pandangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Tjahjo menyarankan agar menteri menyampaikan usulan langsung kepada Presiden.
“Menurut saya Bapak Presiden itu orangnya terbuka, mau menerima koreksi atau pernyataan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi Indonesia kan negara demokratis. Coba sampaikan langsung ke Presiden dan tak perlu membuat pernyataan di depan wartawan,” ungkapnya.
Tjahjo Kumolo menyampaikan kabar perihal menteri yang berani hina presiden terkait isu reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Kerja. “Mengenai reshuffle kabinet, para menteri yang tergabung di Kabinet Kerja harus menyadari bila itu adalah hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Kapan saja beliau ingin melakukannya, itu harus dihargai,” tutupnya.