BI: Koordinasi Dengan Pemerintah Bukan Berarti Diintervensi

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan, koordinasi yang dilakukan oleh pihaknya dengan pemerintah bukan berarti otoritas moneter tersebut diintervensi.

“Ini bukan artinya kami dapat diintervensi. Jujur mikir pun saya tidak untuk dapat diintervensi. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah tapi kami akan independen. Itu tolong ditegaskan,” ujar Agus, di Jakarta, Jumat.

Agus juga mengkritisi pemberitaan di dalam negeri di mana terkesan Indonesia sedang dalam kondisi darurat dengan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan I-2015.

Kesan itu ditambah pula dengan kembali melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut Agus, depresiasi rupiah memang dipengaruhi oleh faktor sentimen global dan neraca transaksi berjalan yang hingga saat ini masih defisit.

Namun demikian, Agus mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai positif seperti diantaranya penghapusan subsidi BBM dan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.

“Mohon maaf, kalau memang jelek saya bilang jelek. Mohon jangan dibuat seolah-olah Indonesia itu dalam keadaan buruk. Kita di luar itu dipuji, dihormati, kok di dalam negeri seperti ini,” ujar Agus.

Melemahnya kondisi ekonomi khususnya pada triwulan pertama ini membuat Agus memang sering dipanggil Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemanggilan tersebut menimbulkan opini bahwa BI diintervensi oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang berharap Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan tingkat suku bungan acuannya atau BI rate yang saat ini masih di level 7,5 persen untuk mendorong petumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.