TeknoFlas Portal Berita dan Informasi Terkini
Mengapa ekonomi Indonesia melambat di era pemerintahan Jokowi? Salah satu penyebab utamanya yaitu kisruh politik yang belum berakhir sejak kampanye pilpres lalu, bahkan terus berlanjut dan berdampak langsung pada pemerintahan yang baru berusia sekitar enam bulan ini.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi turut serta mempengaruhi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu disampaikan langsung oleh peneliti Populi Center, Dr. Nico Harjanto.
“Perekonomian daerah dan nasional merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, perlu penanganan intensif dalam mengatur negara, terutama pemerintah pusat sekarang ini,” ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
“Peran pemerintah pusat harus lebih terpusat, tak boleh terbebani oleh sejumlah masalah politik berkelanjutan,” lanjutnya.
Menurut Nico, kisruh politik yang belum berakhir sejak pilpres lalu berdampak langsung pada sektor ekonomi dan membebani masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dirinya menyarankan pemerintah segera memberi pembuktian demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Para pelaku usaha dan masyarakat bawah semakin gelisah. Mereka tidak tahu kapan perekonomian bisa bangkit dan berdampak baik,” tuturnya.
Sejumlah pihak menyebut penyebab ekonomi Indonesia melambat di tahun 2015 akibat kacaunya koordinasi para menteri di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2015 hanya 4,71 persen, cenderung turun bila dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang menyentuh angka 5,14 persen. Tak heran muncul isu soal perombakan tim ekonomi.
“Kinerja tim ekonomi Jokowi tidak maksimal dalam enam bulan terakhir sehingga terjadi perlambatan ekonomi. Koordinasi antar menteri tidak kompak dan kacau dalam bekerja,” ucap Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/5)..
Menurut Enny, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kementerian lain seringkali bertentangan dengan kementerian lain. Salah satu contoh nyata adalah PPn Minerba yang justru ditolak oleh kementerian ESDM.
“Permasalahan ekonomi Indonesia melambat di kuartal pertama 2015 tidak akan selesai lewat reshuffle menteri. Bapak Presiden harus mengeluarkan perintah tegas dan jelas agar seluruh elemen bekerja maksimal,” terangnya.
Meskipun demikian, Enny menyebut keputusan reshuffle menteri sepenuhnya ditangan Presiden Jokowi. Namun dirinya berharap ada perintah yang jelas agar semua menteri bekerja optimal dan saling mendukung demi mengatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal pertama 2015.
